Oleh: Cecep Anang Hardian
Setiap pergantian tahun, politik kita selalu ikut sibuk. Bukan sibuk memperbaiki diri, melainkan sibuk mengganti slogan. Kalender berganti, spanduk baru dipasang, pidato diperhalus, dan kesalahan lama diberi nama baru. Seolah-olah waktu punya kekuatan magis untuk menghapus dosa kekuasaan.
Malam tahun baru dirayakan dengan kembang api. Dalam politik, kembang api itu bernama *janji*. Meledak terang sesaat, lalu menghilang, menyisakan asap dan bau mesiu kekecewaan. Januari datang, tetapi ingatan rakyat diharapkan pergi. Politik berharap publik punya sifat kalender: setiap tahun bisa di-reset.
Pergantian tahun seharusnya menjadi momentum bercermin. Tapi di dunia politik, cermin sering diganti dengan baliho. Wajah tersenyum rapi, slogan penuh empati, namun tangan tetap sibuk menghitung kekuasaan. Refleksi diganti narasi, evaluasi diganti klarifikasi, dan kegagalan diberi label “proses”.
Yang lebih menarik, setiap tahun baru selalu diiringi kata sakral,demi rakyat. Kata ini fleksibel,bisa dipakai untuk membenarkan apa saja. Kebijakan yang menyakiti rakyat disebut demi rakyat. Keputusan yang menguntungkan segelintir elite juga, entah bagaimana caranya, tetap demi rakyat. Rakyat dijadikan alasan, tapi jarang diajak bicara.
Politik kita pandai merayakan waktu, tapi alergi pada perubahan. Tahun boleh berganti, tetapi pola tetap sama: janji di awal, konflik di tengah, dan pembelaan diri di akhir. Jika ada kritik, jawabannya klise: “beri kami waktu.” Padahal waktu sudah diberikan bertahun-tahun, hasilnya tetap saja alasan.
Pergantian tahun juga menjadi musim panen pencitraan. Program lama yang gagal cukup diganti judulnya, lalu diklaim sebagai inovasi. Data disusun agar terlihat cantik, realitas disisihkan agar tidak mengganggu cerita. Dalam politik, yang penting bukan kebenaran, melainkan versi yang paling nyaman untuk kekuasaan.
Ironisnya, setiap tahun baru selalu dijual sebagai harapan. Padahal harapan tanpa perubahan hanyalah penundaan kekecewaan. Politik lupa bahwa rakyat bukan hanya penonton pesta demokrasi, melainkan korban dari keputusan yang salah arah.
Jika pergantian tahun hanya berarti mengganti tanggal tanpa mengganti etika, maka politik sebenarnya sedang berjalan di tempat. Lebih tepatnya, berputar-putar mengelilingi kepentingannya sendiri. Tahun baru pun tak lebih dari jeda singkat sebelum kesalahan yang sama diulang kembali.
Maka mungkin yang perlu diganti bukan tahunnya, melainkan cara berpolitiknya. Karena selama kekuasaan masih merasa cukup dengan kata-kata, sementara rakyat menanggung akibatnya, pergantian tahun hanyalah ritual kosong,meriah di permukaan, hampa di makna.
( red )