Oleh: Cecep Anang Hardian<\/p>\n
Yang paling berbahaya dalam politik bukan perbedaan pilihan.<\/p>\n
Bukan pula kerasnya kritik.<\/p>\n
Yang paling berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai merasa dirinya kebal dari kritik, kebal dari pertanyaan, bahkan kebal dari pertanggungjawaban.<\/p>\n
Di situlah politik mulai kehilangan akal sehatnya.<\/p>\n
Jumat seharusnya menjadi momentum untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah kekuasaan yang kita jalankan benar-benar masih menjadi amanah, atau sudah berubah menjadi kepentingan?<\/p>\n
Politik daerah seharusnya berbicara tentang rakyat.<\/p>\n
Tentang jalan yang harus diperbaiki. Tentang pelayanan publik yang harus ditingkatkan. Tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan yang harus benar-benar dirasakan masyarakat.<\/p>\n
Bukan sekadar tentang siapa mendapatkan jabatan, siapa berada di lingkaran kekuasaan, atau siapa yang paling dekat dengan pengambil keputusan.<\/p>\n
APBD adalah uang rakyat. Jabatan adalah amanah rakyat. Kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.<\/p>\n
Karena itu, ketika masyarakat bertanya tentang anggaran, jangan buru-buru menganggapnya sebagai serangan.<\/p>\n
Ketika media mengkritik kebijakan, jangan langsung melihatnya sebagai permusuhan.<\/p>\n
Ketika masyarakat meminta dokumen dibuka, jangan menganggapnya sebagai ancaman.<\/p>\n
Keterbukaan bukan kelemahan pemerintahan. Keterbukaan adalah bukti bahwa kekuasaan siap dipertanggungjawabkan.<\/p>\n
Politik yang sehat tidak membutuhkan rakyat yang diam.<\/p>\n
Pemerintahan yang sehat justru membutuhkan kritik agar tidak kehilangan arah.<\/p>\n
Sebab kekuasaan tanpa kontrol mudah berubah menjadi kesombongan. Jabatan tanpa kesadaran mudah berubah menjadi kepentingan. Dan politik tanpa etika mudah berubah menjadi transaksi.<\/p>\n
Maka jangan jadikan politik daerah sebagai pasar kekuasaan.<\/p>\n
Jangan jadikan rakyat hanya penting ketika suara mereka dibutuhkan.<\/p>\n
Jangan jadikan APBD sekadar angka yang habis dibelanjakan, tetapi harus dilihat sebagai amanah yang setiap rupiahnya memiliki pertanggungjawaban.<\/p>\n
Sebab pada akhirnya, kursi akan kosong, jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berganti.<\/p>\n
Yang tertinggal adalah jejak.<\/p>\n
Apakah masyarakat merasakan manfaatnya?<\/p>\n
Apakah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan?<\/p>\n
Apakah kebijakan dibuat untuk kepentingan publik?<\/p>\n
Dan apakah semua itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka?<\/p>\n
Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang berkuasa hari ini.<\/p>\n
Renungan Jumat mengingatkan kita: jangan terlalu tinggi memandang kursi, karena setinggi apa pun kursi, manusia tetap akan kembali menjadi manusia biasa.<\/p>\n
Maka gunakan kekuasaan dengan rendah hati.<\/p>\n
Terima kritik dengan kepala dingin.<\/p>\n
Buka dokumen dengan lapang dada.<\/p>\n
Layani rakyat tanpa membedakan.<\/p>\n
Sebab kekuasaan bukan mahkota.<\/p>\n
Kekuasaan adalah titipan.<\/p>\n
Dan setiap titipan, pada waktunya, akan dimintai pertanggungjawaban.<\/p>\n
Semoga mereka yang diberi amanah tidak hanya mampu mempertahankan kekuasaan, tetapi juga mampu menjaga hati agar tidak diperbudak oleh kekuasaan.<\/p>\n
(red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh: Cecep Anang Hardian Yang paling berbahaya dalam politik bukan perbedaan pilihan. Bukan pula kerasnya kritik. Yang paling berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai merasa dirinya kebal dari kritik, kebal dari pertanyaan, bahkan kebal dari pertanggungjawaban. Di situlah politik mulai kehilangan akal sehatnya. Jumat seharusnya menjadi momentum untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah kekuasaan yang kita<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1142,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-1141","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"yoast_head":"\n