TANGERANG \u2013 Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) DPC Tangerang Raya melayangkan pengaduan masyarakat (DUMAS) kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terkait dugaan ketidakwajaran dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.<\/p>\n
Laporan tersebut menyoroti sejumlah kejanggalan serius yang dinilai tidak hanya sebatas persoalan administratif, namun juga berpotensi mengarah pada indikasi penyimpangan hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.<\/p>\n
Sekretaris AWII DPC Tangerang Raya, Agus Sapto Utomo, S.Sos, menegaskan bahwa temuan ini merupakan hasil telaah terhadap dokumen resmi laporan realisasi APBD.<\/p>\n
\u201cKami melihat ada pola yang tidak wajar. Ini bukan sekadar soal serapan anggaran, tetapi sudah mengarah pada dugaan ketidaksinkronan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,\u201d tegas Agus.<\/p>\n
Pendapatan Tak Capai Target, Dugaan Kebocoran Mengemuka<\/p>\n
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa target pendapatan daerah sebesar kurang lebih Rp5,08 triliun hanya terealisasi sekitar Rp4,69 triliun atau 92 persen.<\/p>\n
Kondisi ini dinilai sebagai sinyal adanya kelemahan serius dalam pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya potensi kebocoran.<\/p>\n
Serapan Belanja Rendah, Kegiatan Dipertanyakan<\/p>\n
Tak hanya dari sisi pendapatan, AWII juga menyoroti rendahnya serapan belanja daerah yang tidak mencapai target.<\/p>\n
Dari total anggaran sekitar Rp5,02 triliun, realisasi hanya mencapai Rp4,69 triliun. Selisih ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pelaksanaan program.<\/p>\n
\u201cKami menduga ada kegiatan yang tidak berjalan, atau bahkan hanya ada di atas kertas. Ini yang harus ditelusuri,\u201d lanjut Agus.<\/p>\n
Belanja Modal Minim, Pembangunan Jadi Tanda Tanya<\/p>\n
Realisasi belanja modal yang jauh dari target turut menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah program pembangunan tidak berjalan optimal.<\/p>\n
Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak terealisasi sebagaimana mestinya.<\/p>\n
SILPA Rp501 Miliar, Indikasi Pengendapan Anggaran<\/p>\n
Salah satu poin paling krusial adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp501 miliar.<\/p>\n
Angka ini dinilai tidak wajar dan mengindikasikan adanya penumpukan anggaran.<\/p>\n
\u201cSILPA sebesar itu bukan hal biasa. Ini bisa jadi indikasi adanya pengendapan anggaran atau kegiatan yang tidak dilaksanakan secara sistematis,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pembiayaan 100 Persen, Dinilai Janggal<\/p>\n
Di sisi lain, realisasi pembiayaan tercatat mencapai 100 persen. Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan rendahnya serapan belanja.<\/p>\n
AWII menilai hal tersebut patut diduga sebagai bentuk ketidaksinkronan atau bahkan rekayasa administratif dalam laporan keuangan.<\/p>\n
AWII Desak Kejari Bertindak<\/p>\n
Atas dasar temuan tersebut, AWII secara resmi meminta Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk segera melakukan langkah hukum.<\/p>\n
Mulai dari penyelidikan hingga penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup.<\/p>\n
\u201cKami mendesak Kejari untuk tidak ragu turun tangan. Jika ada indikasi pelanggaran, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,\u201d tegas Agus.<\/p>\n
Kontrol Publik Harus Diperkuat<\/p>\n
AWII menegaskan bahwa pengaduan ini merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.<\/p>\n
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ada kejelasan dari aparat penegak hukum.<\/p>\n
\u201cIni bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan publik. APBD adalah uang rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
(Tim Investigasi AWII Tangerang Raya)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
TANGERANG \u2013 Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) DPC Tangerang Raya melayangkan pengaduan masyarakat (DUMAS) kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terkait dugaan ketidakwajaran dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Laporan tersebut menyoroti sejumlah kejanggalan serius yang dinilai tidak hanya sebatas persoalan administratif, namun juga berpotensi mengarah pada indikasi penyimpangan hingga dugaan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":739,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,7],"tags":[],"class_list":["post-738","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-daerah"],"yoast_head":"\n