TANGERANG \u2013 Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) DPC Tangerang Raya mendesak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang, menyusul pengakuan resmi adanya kekeliruan dalam proses mini kompetisi e-katalog pada sejumlah paket pekerjaan.<\/p>\n
Desakan tersebut akan disampaikan melalui surat resmi Nomor: 115\/DPC\/AWII\/TGR\/06\/2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dalam surat tersebut, AWII meminta dilakukan pemeriksaan terhadap proyek Lampu Stadion Cibodas dan Rehabilitasi GOR Nambo Jaya, sekaligus audit investigatif terhadap seluruh pekerjaan Dispora Tahun Anggaran 2025 dan 2026.<\/p>\n
Ketua AWII DPC Tangerang Raya, Cecep Anang Hardian, menegaskan bahwa pengakuan Dispora terkait adanya kekeliruan dalam proses mini kompetisi tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa.<\/p>\n
“Pengakuan resmi adanya kekeliruan justru harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana proses tersebut bisa terjadi. Publik berhak mengetahui apakah ini murni kelalaian atau terdapat unsur lain yang lebih serius,” ujar Cecep Anang Hardian kepada wartawan, Sabtu (6\/6\/2026).<\/p>\n
Menurut Cecep, berdasarkan surat resmi Dispora Kota Tangerang, terdapat sejumlah kekeliruan yang diakui dalam proses mini kompetisi, di antaranya pelaksanaan pada hari libur serta adanya penambahan persyaratan tertentu yang kemudian dipersoalkan oleh asosiasi jasa konstruksi.<\/p>\n
Akibat keberatan yang disampaikan oleh organisasi jasa konstruksi, proses mini kompetisi akhirnya dibatalkan dan akan diulang kembali.<\/p>\n
Namun demikian, AWII menilai pembatalan tersebut tidak otomatis menghapus tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.<\/p>\n
“Yang perlu diusut adalah siapa yang menyusun, menyetujui, dan menetapkan persyaratan yang kemudian diakui sebagai kekeliruan tersebut. Jangan sampai ada pihak yang berusaha melepaskan tanggung jawab hanya karena prosesnya dibatalkan,” tegasnya.<\/p>\n
AWII juga meminta Kejari Kota Tangerang memberikan perhatian khusus terhadap peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah.<\/p>\n
Selain itu, organisasi profesi wartawan tersebut menyoroti adanya informasi yang berkembang mengenai dugaan aktivitas pekerjaan yang telah berjalan atau dipersiapkan sebelum seluruh proses pemilihan penyedia selesai secara sah.<\/p>\n
“Apabila benar terdapat pekerjaan yang sudah berjalan sebelum kontrak ditandatangani atau sebelum Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Cecep.<\/p>\n
AWII menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara mendalam untuk mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, pengaturan penyedia tertentu, atau bentuk pelanggaran lainnya yang dapat merugikan keuangan daerah.<\/p>\n
Tidak hanya terbatas pada dua proyek yang menjadi sorotan publik, AWII juga meminta Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melakukan audit investigatif terhadap seluruh pekerjaan Dispora Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025 dan 2026.<\/p>\n
Pemeriksaan yang diminta meliputi dokumen perencanaan, HPS, proses pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, progres pekerjaan, hingga kesesuaian fisik pekerjaan di lapangan.<\/p>\n
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan. Karena itu kami meminta audit dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu atau dua proyek saja,” ujarnya.<\/p>\n
Cecep menambahkan, langkah AWII merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.<\/p>\n
“Kami percaya Kejaksaan Negeri Kota Tangerang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menelusuri persoalan ini secara profesional. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.<\/p>\n
Sebagai bahan pendukung laporan, AWII turut melampirkan dokumen resmi pembatalan mini kompetisi dari Dispora Kota Tangerang, pemberitaan media, analisis hukum organisasi, serta dokumen pendukung lainnya.<\/p>\n
(Redaksi)<\/p>\n
Sumber: Cecep Anang Hardian, Ketua AWII DPC Tangerang Raya<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
TANGERANG \u2013 Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) DPC Tangerang Raya mendesak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang, menyusul pengakuan resmi adanya kekeliruan dalam proses mini kompetisi e-katalog pada sejumlah paket pekerjaan. Desakan tersebut akan disampaikan melalui surat<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":870,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,7],"tags":[],"class_list":["post-869","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-daerah"],"yoast_head":"\n