Oleh: Cecep Anang Hardian
Di saat air bah merendam rumah rakyat dan jerit korban bencana belum reda, panggung politik justru kian riuh. Negeri ini seperti berdiri di persimpangan: antara empati yang ditunggu dan kepentingan yang dipertontonka,
Indonesia kembali diuji oleh rangkaian bencana alam yang datang hampir tanpa jeda. Banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan krisis lingkungan menjadi rutinitas yang seolah dinormalisasi. Namun yang paling mengkhawatirkan bukan hanya intensitas bencana, melainkan respons negara yang kerap terlambat dan bersifat seremonial.
Di tengah situasi darurat tersebut, ruang publik justru dibanjiri narasi politik. Elite sibuk dengan konsolidasi, manuver kekuasaan, dan transaksi kepentingan. Politik tampil dominan, namun sering kali kehilangan makna dasarnya, melindungi rakyat, terutama mereka yang paling rentan saat bencana melanda.
Bencana sejatinya tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah akumulasi dari keputusan-keputusan politik yang diambil bertahun-tahun sebelumnya. Tata ruang yang diabaikan, alih fungsi lahan yang serampangan, proyek pembangunan yang menyingkirkan kajian lingkungan, hingga lemahnya pengawasan—semuanya bermuara pada satu titik: rakyat menanggung risiko, elite menikmati hasil.
Ironisnya, ketika bencana datang, yang muncul justru panggung pencitraan. Kunjungan singkat, pernyataan normatif, dan janji bantuan menjadi rutinitas. Sementara di lapangan, warga masih bergelut dengan lumpur, kehilangan mata pencaharian, dan ketidakpastian masa depan.
Di sinilah politik diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan yang tidak populer namun berpihak. Keberanian menertibkan pelanggaran lingkungan, menghentikan proyek bermasalah, dan menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan elektoral.
Jika bencana adalah alarm keras dari alam, maka politik adalah tangan yang seharusnya mematikan sumber masalah, bukan sekadar menenangkan suara. Tanpa itu, negeri ini akan terus berputar dalam siklus krisis yang sama bencana datang, simpati singkat, lalu lupa.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: di tengah penderitaan rakyat, apakah politik masih punya nurani, atau justru semakin jauh dari rasa kemanusiaan?
( red )
