MCI News – Kota Tangerang
Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Kota Tangerang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi warga, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius terkait legitimasi politik DPRD Kota Tangerang. Di tengah penderitaan warga terdampak banjir, para wakil rakyat justru dinilai gagal menunjukkan fungsi pengawasan dan keberanian politik yang sepadan dengan kenaikan tunjangan yang mereka terima.
Janji evaluasi kenaikan tunjangan DPRD yang sebelumnya disampaikan oleh Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tangerang melalui sejumlah media daring hingga kini belum memiliki kejelasan. Kondisi tersebut memperkuat persepsi publik bahwa DPRD semakin jauh dari denyut persoalan rakyat.
“Kalau DPRD tidak hadir saat rakyat kebanjiran, lalu legitimasi mereka berdiri di mana?” ujar Asep, warga RT 03/08 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci.
Menurut Asep, legitimasi DPRD bukan hanya berasal dari proses pemilihan, tetapi juga dari keberanian memperjuangkan kepentingan publik. Ketika suara DPRD tak lagi terdengar dalam isu krusial seperti banjir, maka kepercayaan masyarakat secara perlahan runtuh.
“Kenaikan tunjangan seharusnya memperkuat posisi DPRD sebagai pengawas pemerintah daerah. Tapi yang kami lihat justru sebaliknya: banjir berulang, DPRD senyap,” tegasnya.
Ia menilai, minimnya tekanan politik DPRD terhadap pemerintah daerah menciptakan kesan bahwa lembaga legislatif telah kehilangan daya tawar dan keberpihakan. Kondisi ini berpotensi menjadikan DPRD sekadar institusi formal tanpa pengaruh substantif terhadap kebijakan publik.
“Wilayah kami terendam banjir lagi, tapi tidak ada sikap tegas, tidak ada pernyataan keras, apalagi langkah politik nyata. Ini bukan sekadar kinerja buruk, ini soal legitimasi,” kata Asep.
Lebih lanjut, Asep mengingatkan bahwa gaji dan tunjangan pejabat publik bersumber dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban politik secara terbuka.
“Kalau DPRD tidak mampu mendesak solusi banjir, setidaknya dorong pemerintah daerah memberi kompensasi berkelanjutan. Jangan biarkan rakyat menanggung beban sendirian,” ujarnya.
Ia juga kembali menyinggung pernyataan Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tangerang yang beberapa bulan lalu menegaskan akan ada evaluasi kenaikan tunjangan DPRD sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
“Diamnya DPRD soal evaluasi ini justru memperdalam krisis legitimasi. Janji politik yang tidak ditepati akan berujung pada hilangnya kepercayaan. Jika kepercayaan hilang, maka secara moral DPRD telah kehilangan legitimasi di mata rakyat,” pungkasnya.
( rij )
