Oleh: Cecep Anang Hardian
Ada satu pola yang bukan hanya terjadi dalam hubungan personal, tetapi juga menjalar ke ruang sosial, bahkan pemerintahan: mereka yang terlalu terbuka, terlalu sabar, dan terlalu “baik”, justru sering menjadi pihak yang paling mudah dimanfaatkan.
Ini bukan asumsi. Ini realitas yang berulang.
Di level individu, orang yang tidak memiliki batas sering diperlakukan seenaknya. Di level yang lebih besar dalam birokrasi dan pelayanan publik masyarakat yang terlalu diam dan terlalu toleran sering kali diabaikan.
Keduanya memiliki akar yang sama ketiadaan batas yang tegas.
Kita hidup dalam budaya yang aneh. Ketika seseorang bersikap tegas, menjaga jarak, dan menolak diperlakukan tidak adil, ia dicap arogan. Namun ketika ia diam, menahan, dan terus memberi toleransi, ia justru dianggap wajar untuk terus ditekan.Dalam konteks pemerintahan, pola ini terlihat jelas.
Berapa banyak laporan masyarakat yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian?
Berapa banyak aspirasi yang hanya berhenti di meja birokrasi tanpa tindak lanjut?
Dan berapa banyak masyarakat yang akhirnya memilih diam, bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena lelah menghadapi sistem yang tidak responsif?
Masalahnya bukan semata pada sistem.Masalahnya juga pada mentalitas yang terlalu permisif terhadap ketidakjelasan.
Ketika masyarakat tidak berani menegaskan batas tidak berani menuntut kejelasan, tidak berani mengatakan “cukup” maka ruang abu-abu akan terus dimanfaatkan. Birokrasi yang lambat, pelayanan yang setengah hati, hingga dugaan penyimpangan akan selalu menemukan tempat untuk tumbuh.Karena tidak ada tekanan.Karena tidak ada batas.Dan karena tidak ada rasa segan.
Padahal, rasa segan dalam konteks sosial maupun pemerintahan bukan berarti takut kepada masyarakat. Rasa segan itu lahir dari kesadaran bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Bahwa ada konsekuensi ketika kewenangan disalahgunakan atau ketika pelayanan diabaikan.
Sayangnya, ketika masyarakat terlalu “ramah” terhadap ketidakberesan, maka rasa segan itu hilang.
Yang tersisa hanyalah pola lama: menunda, mengabaikan, dan berharap semua akan reda dengan sendirinya.
Ini berbahaya.
Sikap tidak tegas, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bernegara, pada akhirnya hanya melahirkan satu hal: ketidakadilan yang dinormalisasi.
Individu yang tidak punya batas akan terus dimanfaatkan.Masyarakat yang tidak bersuara akan terus diabaikan.
Keduanya berjalan paralel.Di sinilah pentingnya memahami bahwa menjaga jarak dan menetapkan batas bukan hanya soal kepribadian, tetapi juga soal keberanian sosial. Keberanian untuk tidak selalu menyenangkan semua pihak. Keberanian untuk mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi.
Dalam konteks yang lebih luas, ini adalah bentuk kontrol terhadap kekuasaan.
Karena sejatinya, kekuasaan tanpa kontrol akan cenderung menyimpang. Dan kontrol itu tidak selalu datang dari lembaga formal, tetapi dari sikap masyarakat itu sendiri apakah mereka diam, atau berani menetapkan batas.Maka, menjadi tegas bukanlah kesalahan.
Menjaga jarak bukanlah kesombongan.Dan mengatakan “tidak” bukanlah bentuk perlawanan yang negatif.
Justru sebaliknya, itu adalah fondasi dari masyarakat yang sehat.
Kita tidak bisa terus hidup dalam ilusi bahwa semua akan berjalan baik hanya dengan kesabaran tanpa batas. Karena pada kenyataannya, tanpa batas yang jelas, kesabaran hanya akan dibaca sebagai kelemahan.Dan kelemahan selalu mengundang penyalahgunaan.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah kita ingin dianggap baik.
Tetapi,
apakah kita siap menjadi tegas, demi menghentikan kebiasaan lama yang merugikan banyak pihak?
( red )
