Oleh: Cecep Anang Hardian
Pergantian Menteri Keuangan seharusnya tidak hanya menjadi berita politik di Jakarta. Bagi pemerintah daerah, perubahan di pucuk pengelolaan fiskal negara semestinya menjadi alarm keras.
Ketika ruang fiskal pusat menuntut kehati-hatian, OPD daerah harus semakin mampu membuktikan bahwa setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat.
Sebab keberhasilan program bukan diukur dari anggaran yang habis, tetapi dari persoalan publik yang benar-benar terselesaikan.
Pertama, target program tidak tercapai.
Jika sebuah OPD menetapkan target penerima manfaat, panjang jalan yang diperbaiki, jumlah fasilitas yang dibangun, peningkatan layanan, atau indikator kinerja tertentu, tetapi target tersebut tidak tercapai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas program tersebut.
Kedua, anggaran terserap, tetapi manfaat tidak dirasakan masyarakat.
Serapan 95 atau 100 persen tidak otomatis menunjukkan keberhasilan. Jika uang telah dibelanjakan tetapi masyarakat tetap menghadapi persoalan yang sama, maka perlu dievaluasi apakah program tersebut memang tepat sasaran.
Ketiga, hasil pekerjaan tidak sesuai kebutuhan atau spesifikasi.
Dalam program fisik, indikatornya dapat dilihat secara nyata: kualitas pekerjaan, volume, mutu material, fungsi bangunan, umur manfaat, hingga kondisi setelah pekerjaan selesai.
Jangan sampai proyek dinyatakan selesai, tetapi masyarakat kembali mengeluhkan kerusakan dalam waktu singkat.
Keempat, program terus berulang tanpa menyelesaikan akar masalah.
Jika setiap tahun persoalan yang sama kembali dianggarkan tanpa evaluasi serius terhadap penyebab kegagalannya, maka publik patut bertanya: apakah pemerintah sedang menyelesaikan masalah atau hanya menganggarkan masalah?
Kelima, target administratif tercapai, tetapi outcome gagal.
Laporan bisa menunjukkan jumlah kegiatan terlaksana, rapat dilakukan, peserta hadir, bantuan disalurkan, atau proyek selesai.
Tetapi pertanyaan terpenting adalah:
Apa perubahan yang terjadi setelah program itu dilaksanakan?
Inilah perbedaan antara sekadar output dan outcome.
Keenam, biaya tidak sebanding dengan manfaat.
Program pemerintah harus diuji dari sisi efisiensi. Jika anggaran sangat besar tetapi manfaat yang diperoleh masyarakat sangat kecil, OPD harus mampu memberikan argumentasi yang rasional dan terbuka.
Ketujuh, program tidak transparan dan sulit diuji publik.
Masyarakat semestinya dapat mengetahui tujuan program, besaran anggaran, target, pelaksana, lokasi kegiatan, progres, serta hasil akhirnya sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Jika data dasar saja sulit diperoleh, ruang untuk mempertanyakan akuntabilitas semakin besar.
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah daerah harus mengubah cara menilai kinerja OPD.
Jangan hanya bertanya:
“Berapa persen anggarannya terserap?”
Tetapi harus bertanya:
“Berapa persen target tercapai?”
“Berapa banyak masyarakat yang benar-benar menerima manfaat?”
“Apakah kualitas hasil pekerjaan sesuai kontrak dan kebutuhan?”
“Apakah persoalan yang hendak diselesaikan benar-benar berkurang?”
Dan yang paling penting:
“Apakah uang yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang sepadan?”
Jika jawabannya tidak jelas, maka program tersebut wajib dievaluasi.
Kondisi fiskal pusat yang berubah harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan audit kinerja terhadap seluruh OPD, bukan sekadar audit administrasi.
Program yang tidak efektif harus diperbaiki.
Program yang tidak relevan harus dihentikan.
Program yang tidak memberikan manfaat harus dikaji ulang.
Dan program yang terbukti berhasil harus diperkuat.
Karena APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Di balik setiap rupiah APBD ada pajak rakyat, ada keringat pekerja, ada pengorbanan masyarakat.
Maka jangan sampai kegagalan program ditutupi oleh keberhasilan serapan.
Anggaran boleh terserap 100 persen.
Tetapi kalau masalah rakyat tetap 100 persen, lalu apa yang sebenarnya berhasil?(red)
