Di tengah ruang fiskal daerah yang semakin perlu diperhatikan, kegiatan seremoni pemerintah justru menjadi sorotan.
Bukan karena setiap seremoni harus dianggap salah. Kegiatan seperti Silaturahmi Kebangsaan, peringatan hari besar, dan publikasi pemerintah dapat memiliki tujuan yang sah dan manfaat tertentu.
Namun, ketika anggaran publik digunakan, masyarakat berhak melihat apakah prioritas belanja tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan yang mereka hadapi sehari-hari.
Sebab di sisi lain, masih ada warga yang menyampaikan persoalan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, bantuan sosial, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Ketika seremoni terlihat semakin ramai, tetapi keluhan masyarakat belum seluruhnya mendapatkan penyelesaian yang memadai, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas pemerintah.
Pemerintah tentu memiliki kewenangan menentukan program dan penggunaan APBD. Namun, kewenangan tersebut berjalan bersama tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Jangan sampai pemerintah terlihat sangat aktif dalam berbagai kegiatan seremoni, sementara suara warga yang membutuhkan pelayanan justru berjalan lebih lambat untuk mendapatkan perhatian.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa sering kegiatan diselenggarakan atau seberapa meriah sebuah acara.
Ukuran keberhasilan adalah ketika masyarakat merasa didengar, dilayani, dan mendapatkan manfaat nyata dari APBD.
Seremoni boleh berjalan.
Tetapi jeritan rakyat jangan sampai berjalan sendirian.(aww)
