KOTA TANGERANG — Program pelayanan publik semestinya tidak berhenti pada penyusunan anggaran dan pencantuman nama program dalam dokumen perencanaan. Masyarakat membutuhkan kepastian: programnya ada, pelaksanaannya jelas, sasarannya tepat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
Namun, ketika informasi mengenai Program Sedot WC Gratis Agustus 2026 dimintakan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Tangerang, tidak adanya jawaban justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata apakah program tersebut berjalan atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana keterbukaan informasi pemerintah daerah terhadap program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Sedot WC mungkin terlihat sebagai persoalan sederhana. Tetapi bagi warga, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, layanan sanitasi merupakan kebutuhan penting yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan kualitas hidup.
Karena itu, ketika pemerintah menawarkan atau mengalokasikan program sedot WC gratis, publik wajar mempertanyakan berbagai hal secara terbuka.
Berapa jumlah penerima manfaatnya?
Wilayah mana saja yang menjadi sasaran?
Apa kriteria warga yang berhak mendapatkan layanan gratis?
Berapa jumlah anggaran yang disiapkan?
Berapa unit rumah yang ditargetkan mendapatkan pelayanan pada Agustus 2026?
Siapa pelaksana teknis di lapangan?
Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mekanisme masyarakat untuk mengajukan layanan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk intervensi terhadap pemerintah. Justru merupakan bagian dari kontrol sosial dan kepentingan publik.
Diam Bukan Jawaban atas Kebutuhan Informasi Publik
Pejabat publik memang tidak harus menjawab setiap pertanyaan secara spontan apabila membutuhkan pengecekan data. Namun, ketika menyangkut program pemerintah yang menggunakan sumber daya dan anggaran publik, semestinya ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika datanya belum tersedia, sampaikan belum tersedia.
Jika programnya masih dalam tahap perencanaan, katakan masih dalam tahap perencanaan.
Jika program tersebut tidak ada atau mengalami perubahan, publik juga berhak mengetahuinya.
Yang menjadi persoalan justru ketika pertanyaan publik tidak mendapatkan penjelasan yang jelas, karena ruang kosong informasi tersebut sangat mudah diisi oleh berbagai asumsi dan spekulasi.
Pemerintah daerah tentu tidak boleh membiarkan masyarakat mencari-cari sendiri jawaban mengenai program yang seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka.
Program Gratis Jangan Hanya Menjadi Slogan
Kata “gratis” selalu menarik perhatian masyarakat, terutama warga yang membutuhkan. Namun, di balik istilah tersebut harus ada mekanisme yang transparan.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa ada program sedot WC gratis, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkannya.
Jangan pula sampai informasi hanya berputar di lingkungan birokrasi, sementara warga yang menjadi sasaran justru tidak mengetahui keberadaan program tersebut.
Program publik pada akhirnya harus diukur bukan dari seberapa bagus namanya, melainkan dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Jika memang Program Sedot WC Gratis Agustus 2026 berjalan, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka capaian dan mekanismenya.
Sebaliknya, jika program belum berjalan, masyarakat juga tidak perlu dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
Publik Berhak Mendapatkan Kepastian
Kritik terhadap sikap diam pejabat bukan berarti menuduh adanya penyimpangan. Tidak adanya jawaban juga tidak otomatis berarti ada persoalan dalam program.
Namun, ketika informasi publik diminta dan tidak mendapatkan penjelasan, pertanyaan kritis menjadi sesuatu yang wajar.
Di era pemerintahan yang mengedepankan transparansi, masyarakat tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai penerima kebijakan. Masyarakat juga merupakan pihak yang berhak mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat, berapa sumber daya yang digunakan, serta siapa yang mendapatk
( AWW)
