Kota Tangerang – -Pembangunan daerah sering kali diukur dari besarnya anggaran, banyaknya program, panjangnya daftar proyek, serta seberapa tinggi serapan anggaran. Padahal, ada satu faktor yang tidak selalu tercantum dalam laporan keuangan maupun dokumen perencanaan: empati para pejabat terhadap kondisi nyata masyarakat.
Anggaran memang penting. Infrastruktur membutuhkan biaya, pelayanan publik membutuhkan pembiayaan, pendidikan membutuhkan dukungan anggaran, demikian pula kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai program pembangunan lainnya. Namun, anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat apabila tidak disertai kepekaan dan empati dari mereka yang mengelolanya.
Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji.
Seorang pejabat eksekutif maupun legislatif tidak cukup hanya memahami angka-angka dalam APBD. Mereka juga harus memahami angka-angka kehidupan masyarakat: berapa banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, berapa warga yang terbebani pajak, , berapa banyak masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan kesehatan, dan berapa banyak keluhan warga yang belum mendapatkan penyelesaian.
Sebab, masyarakat tidak hidup di dalam tabel anggaran.
Masyarakat hidup dalam kenyataan.
Ketika seorang warga datang mengadukan persoalan, yang dibutuhkan bukan sekadar jawaban normatif atau prosedur birokrasi. Mereka membutuhkan pejabat yang mau mendengar, memahami, dan mencari solusi. Empati bukan berarti pejabat harus memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Empati berarti mampu memahami penderitaan, kebutuhan, dan keresahan masyarakat sebelum mengambil sebuah kebijakan.
Ketika Anggaran Ada, Tetapi Empati Tidak Ada
Persoalan pembangunan terkadang bukan karena pemerintah tidak memiliki uang, melainkan karena prioritas kebijakan tidak selalu berangkat dari kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Di sinilah fungsi pengawasan legislatif seharusnya berjalan.
DPRD bukan hanya lembaga yang membahas anggaran bersama pemerintah daerah. Wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anggaran yang disepakati benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, ketika ada persoalan publik yang berulang, ketika masyarakat terus mengeluhkan pelayanan, ketika kelompok masyarakat tertentu merasa tidak diperhatikan, atau ketika kebijakan pemerintah menimbulkan beban bagi warga, pertanyaan kritisnya bukan hanya “berapa anggarannya?”, tetapi juga “di mana keberpihakan dan empatinya?”
Begitu pula dengan eksekutif.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Namun kekuasaan administratif tersebut harus selalu dibarengi kepekaan sosial. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengejar target administratif, tetapi kehilangan kemampuan melihat penderitaan masyarakat yang berada di balik angka statistik.
Sebab, keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak program yang selesai, tetapi juga dari seberapa besar program tersebut mampu mengurangi beban masyarakat.
Wakil Rakyat Harus Memiliki Kepekaan
Ada ironi ketika masyarakat diminta taat membayar pajak dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi pada saat yang sama mereka merasa sulit mendapatkan perhatian ketika menghadapi persoalan.
Pajak adalah kontribusi masyarakat untuk pembangunan. Karena itu, masyarakat berhak bertanya: apakah kontribusi mereka benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang mereka rasakan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk pembangkangan.
Justru merupakan bagian dari kontrol sosial dalam demokrasi.
Namun, kritik masyarakat juga harus ditempatkan secara proporsional. Seruan atau kekecewaan terhadap kebijakan tertentu tidak boleh serta-merta diterjemahkan sebagai penolakan terhadap seluruh sistem pemerintahan. Yang harus dikritisi adalah kebijakan, kinerja, transparansi, dan keberpihakan, bukan sekadar menyerang pribadi.
Di sinilah diperlukan kedewasaan politik.
Pejabat tidak boleh alergi terhadap kritik. Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyampaikan kritik berdasarkan fakta dan kepentingan publik.
Empati Bukan Pencitraan
Empati pejabat juga tidak boleh berhenti pada seremoni.
Datang ke tengah masyarakat, berfoto, memberikan pernyataan, kemudian meninggalkan persoalan tanpa penyelesaian bukanlah ukuran keberhasilan kepemimpinan.
Empati yang sesungguhnya terlihat dari keputusan.
Ketika ada warga miskin yang membutuhkan pelayanan, apakah birokrasi dipermudah?
Ketika masyarakat mengeluhkan pelayanan publik, apakah ada evaluasi?
Ketika kebijakan pemerintah menimbulkan beban, apakah ada koreksi?
Ketika anggaran disusun, apakah kebutuhan masyarakat menjadi prioritas?
Ketika warga menyampaikan kritik, apakah pejabat mendengarkan atau justru menganggapnya sebagai gangguan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar melihat seberapa sering pejabat turun ke lapangan.
Pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang gedung, jalan, taman, jembatan, atau proyek fisik.
Pembangunan memiliki wajah manusia.
Sebuah jalan yang bagus memang penting. Tetapi lebih penting lagi apabila masyarakat dapat menggunakannya dengan aman dan nyaman.
Sebuah gedung pemerintahan yang megah tidak akan banyak berarti apabila masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan.
Anggaran pendidikan yang besar patut diapresiasi, tetapi keberhasilannya harus terlihat dari semakin mudahnya anak-anak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan berkuasa
Demikian pula sektor kesehatan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun, tetapi dari apakah masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, manusiawi, dan terjangkau.
Karena itu, pembangunan yang kehilangan empati berisiko berubah menjadi pembangunan yang hanya mengejar angka dan statistik.
Eksekutif dan Legislatif Harus Sama-Sama Peka
Tanggung jawab pembangunan tidak berada hanya di pundak kepala daerah.
Eksekutif memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan. Legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keduanya memiliki posisi berbeda, tetapi memiliki satu tujuan yang seharusnya sama: memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, masyarakat berhak menilai keduanya secara objektif.
Jika pemerintah daerah membuat kebijakan yang dianggap tidak berpihak, masyarakat boleh mengkritik.
Jika DPRD dianggap kurang menjalankan fungsi pengawasan, masyarakat juga berhak mempertanyakannya.
Namun kritik harus tetap konsisten dan objektif. Jangan hanya berani mengkritik eksekutif tetapi diam ketika legislatif bermasalah.
Sebaliknya, jangan pula hanya menyerang DPRD tetapi menutup mata terhadap persoalan di tubuh pemerintah daerah.
Kontrol sosial yang sehat tidak mengenal tebang pilih.
Ukuran Sederhana Kepemimpinan
Pada akhirnya, ukuran sederhana keberhasilan seorang pejabat sebenarnya tidak rumit.
Apakah masyarakat merasa didengar?
Apakah masyarakat merasa dilayani?
Apakah kebijakan pemerintah mampu mengurangi beban rakyat?
Apakah pejabat berani mengoreksi kebijakan ketika ternyata tidak tepat?
Dan yang paling penting:
Apakah pejabat masih mampu merasakan kesulitan yang dirasakan masyarakatnya?
Jika jawabannya iya, maka pembangunan memiliki fondasi yang kuat.
Tetapi jika pembangunan hanya berbicara mengenai anggaran, proyek, serapan, target, dan pencapaian administratif, sementara keluhan masyarakat semakin banyak dan jarak antara penguasa dengan rakyat semakin lebar, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi.
Mungkin bukan semata-mata soal kurangnya anggaran.
Mungkin yang kurang adalah empati.
Sebab pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dan di balik setiap kebijakan, sebesar apa pun anggarannya, tetap ada satu pertanyaan moral yang tidak boleh diabaikan:
“Untuk siapa pembangunan itu dilakukan?”
Jika jawabannya adalah untuk rakyat, maka suara, keluhan, kesulitan, dan kebutuhan rakyat harus menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
Karena kunci sukses pembangunan di daerah bukan sekadar seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi seberapa besar empati para pejabat dalam menggunakan kekuasaan dan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Penulis : Asep Wawan Wibawan
( MCI Pejuang Keadilan )
